AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN JANGKA

Khalil Gibran; Syahril Jaddang; Muh Ardiansyah

Authors

Khalil Gibran Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
Syahril Jaddang Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
Muh Ardiansyah Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila

Keywords:

Welfare of Society, Village Fund, Accountability, Village Government, Village Fund Management, Villager Empowerment

Abstract

The welfare of society is a very complex issue. The reality of the low level of welfare of society was felt by our ancestors, even though as we know that the potential for natural resources of Indonesia is very abundant. The high poverty rate is still haunting the national development issue. Following up on this problem, the government has made efforts to formulating and implementing a national development strategy to overcome the reality of the low level of welfare of society by implementing development on village development-oriented, namely through the allocation of village funds for each year. To achieve this goal, the government hopes that village funds can be managed accountably. This study aims to investigate the accountability of village fund management and to evaluate the efforts made by the village government to improve the welfare of society in the term district. This research is qualitative research with a phenomenological approach. The results showed that the management of village funds ranging from planning, implementation, administration, reporting to accountability activities had not fully fulfilled the principle of accountability and the welfare indicators tested showed that the villagers were not yet fully prosperous. There are still villages that have not prioritized the management of village funds for villager empowerment programs so that the efforts of the village government to improve welfare are not optimal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, Syukry. 2010. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. 12 Januari 2010.www.

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Amelia, Ira, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2013. Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru.

Bastian, Indra. 2016. Strategi Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Carlitz, Ruth. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. Development Policy Review. Volume 31 (51) pg 549-567.

CUI-ITB. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol.15. No. 1. 2004. Hal 34-47.

Danim, Sudarwan dan Darwis. 2003. Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan, dan Etik. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Daryanto, Dkk. 2013. Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi. Prestasi Pustaka; Jakarta.

Erkkila, Tero. 2007. Governance and Accountability-A shift in conceptualization. University of Helsinki. Jurnal PAQ SPRING. Pp 1-38.pdf.

Eti, Kristina dan Septina Dwi Rahmawati. 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962. Vol. 8 No. 3 (2019).

Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama,

.

Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik. Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, pISSN: 2460-6162, eISSN: 2527-6476.

http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/fungsi-manajemen.html.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jangka,_Bireuen.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban.

https://kbbi.web.id/kelola.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019

https://www.radaraceh.id/2019/11/raih-3-besar-nasional-bumdes-malaka.html.

Hulu, Yamulia, Dkk. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 146-154.

Hutami, Andi Siti Sri. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, Januari 2017 (10-19) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952.

Karimah, Faizatul, Dkk. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal.

Kecamatan Dalam Angka. 2020. Katalog/Catalog: 1102001.1110070. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen.

Kehik, Bernardus Seran dan Medan Yonathan Mael. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. Jurnal: Agrimor 2 (4) 59-62, Jurnal Agribisnis Lahan Kering – 2017, International Standard of Serial Number 2502-1710.

Kila, Kristina Korniti. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 1, 2017: 5188-5200 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta

Letik, Andreas. 2019. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara

Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. Vol. 9 No. 1, April 2019: 31 – 52.

Littlejhon, S. W., dan Foss, K. A. 2009. Teori Komunikasi Edisi 9. Jakarta: Salemba

Humanika.

Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

Midgley, James, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication, 2005.

Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nordiawan, Deddi, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Oleh, Helen Florensi. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 2, Nomor 1, Januari 2014. ISSN 2303 - 341X.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015. Bireuen. Bupati.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016. Bireuen. Bupati.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017. Bireuen. Bupati.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018. Bireuen. Bupati.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019. Bireuen. Bupati.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Bireuen. Bupati.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Jakarta. Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta. Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. Presiden.

Permatasari, Elysabeth, Dkk. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal: Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018).

Prasetyaningtyas, Feni Yudanti dan Susi Sulandari. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. Jurnal.

Purhantara. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Putra, Chandra Kusuma, Dkk. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal.

Putra, Pendra Eka. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Bireuen. Bupati.

Rahardjo, Mudjia. 2012. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Melalui: http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view.

Ranupandojo, Heidjarachman, dan Suad Husnan, Dr, MBA. 1996. Manajemen Personalia. BPFE, UGM, Yogyakarta.

Ridha, Fahrul. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. Jurnal.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2008. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Predana Media.

Roberto, Silas, Dkk. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Jurnal.

Salindeho, Mariam Magdalena, Dkk. Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal.

Sari, Risya Novita, Dkk. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal.

Setiawan, Ade. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal.

Sholeh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: Fokus Media.

Sistem Informasi Pembangunan Desa. Melalui: https://sipede.ppmd. kemendesa.go.id/

Sofiyanto, Moh. Dkk. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.

Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiharto, Eko. 2007. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. Jurnal: EPP.Vol.4.No.2.2007:32-36.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda.

Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tikollah, M. Ridwan, Dkk. 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1 Januari 2018. Hal 87-96 p-ISSN: 2614-2139. e-ISSN: 2614-1973.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wulandari, Suci. 2009. Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surakarta). STIE IEU Yogyakarta. Jurnal Studi Akuntansi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Hal 60-74.pdf.